Wawancara dengan Didik J. Rachbini tentang Visi Ekonomi Amien-Siswono (Capres 2004)

Wawancara dengan Didik J. Rachbini dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Tim Sukses Calon Presiden dan Wakil Presiden Amin Rais-Siswono Yudohusodo dalam perhelatan Pemilu Presiden Langsung 2004. Sembari makan malam di Café Lounge Hotel Bumiwiyata, Depok, saya dan sahabat saya, Sabri, berbincang panjang bersama ekonom tenar itu seputar visi ekonomi Capres Amien-Siswono untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Wawancara ini dimuat di majalah Medium Edisi 7-20 Juli 2004.

[Zulkifli Al-Humami]

_______________________________

Pasar Sosial yang Adil

Lelaki asal Madura ini tetap segar jika berbicara tentang ekonomi politik. Didik J. Rachbini adalah ekonom dari INDEF dan akan menjadi anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2004-2009. Kebetulan pula banyak ekonom yang bergabung di partai yang di pimpin oleh Amien Rais, ketua MPR RI yang kini tampil sebagai Calon Presiden (Capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 5 Juli 2004. Misalnya, Drajat Wibowo dan Bambang Sudibyo. Bahkan Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari PAN adalah Siswono Yudhohusodo, mantan menteri yang bergerak di HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) dan memahami banyak persoalan perekonomian.

Mungkin, mereka yang menyimak konsep ekonomi Amien-Siswono yang tajam dan konkret akan banyak terkesan. Karena yang diusung adalah pembenahan infrastruktur dan penguatan ekonomi dalam negeri (sistem ekonomi domestik) serta ekonomi yang berdaya saing ke luar negeri.

Amien-Siswono, jika terpilih menjadi presiden, telah merancang 17 program yang dideskripsikan dalam sebuah buku kecil. Namun, kata Didik, ada beberapa prinsip penting yang dianut PAN. Pertama, ekonomi mesti berlandaskan keadilan. Kedua, pertumbuhan ekonomi harus dinamis. Ketiga, persaingan sehat dan juga ramah terhadap investor asing.

Sistem ekonomi domestik akan memperbaiki seluruh sistem, elemen dan komponen di dalam negeri yang membikin ekonomi berjalan. “Karena di dalam negeri pangsa pasarnya besar. Produk dan konsumsinya pun besar,” kata Didik. Untuk itu, struktur harga, tata niaga dan persaingan usaha harus diperbaiki. Misalnya seperti dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU)–di mana didik menjadi anggotanya–yang menelorkan suatu sistem persaingan sehat pada angkutan udara sehingga efisien. Bahkan, nanti dikembangkan pada angkutan darat dan laut.

Efisien di bidang angkutan itu bermaksud agar arus barang lancar sehingga arus transaksi jual-beli juga ikut lancar. Ekonomi berputar lebih cepat yang akan berimplikasi langsung kepada income yang lebih cepat dan lebih banyak. Di bidang lain pun, penegakan sistem itu penting. “Seluruh elemen yang menghambat harus dibereskan. Antara lain, birokrasi. Termasuk polisi, jaksa yang tidak taat sistem,” kata Didik bersemangat.

Perihal daya saing ekonomi ke luar negeri, Didik beramsal bahwa dulu pebulu tangkis Rudi Hartono menang di All England. “Maka di seluruh dunia, Indonesia dikatakan menang juga,” katanya. Serupa juga bila semua potensi domestik seperti kertas, kayu, kain, rotan, lemari, juga barang elektronik juga harus berdaya saing keluar. Akibatnya dua: ada tambahan kapasitas kemampuan daya serap dari industri dari dalam negeri dan sekaligus permintaan dari luar negeri.

Bagaimana membenahinya? “Berikanlah peluang kepada semua perusahaan yang mampu ekspor,” kata Didik. Lalu, tak sekali-kali membuat proyek mercusuar yang menghabiskan devisa apakah itu pabrik baja, pesawat dan pabrik yang besar-besar. Kedua, membereskan semua elemen negara supaya efisien. Pelayanan pajak, bea cukai atau apa pun. Ketiga, membangun sistem pendukung.

Menurut Didik, jika Amien-Siswono terpilih, maka kerangka macam itulah yang di bereskan dalam jangka lima tahun. Walau, menurut Didik, perekonomian sesungguhnya seperti manusia, ia bisa berjalan sesuai sunnatullah dan karenanya tidak boleh dihambat-hambat. Sebab yang berbisnis itu bukan negara, tapi swasta. Tugas negara adalah fasilitator agar berjalan lancar.

Berikut ini Didik J. Rachbini, anggota Tim Sukses Amien-Siswono bertempat di Café Lounge Hotel Bumiwiyata, Depok, Jawa Barat, diwawancarai oleh Sabri dan Zulkifli Al-Humami dari Medium. Berikut petikannya:

Bisa dijelaskan lebih dalam tentang asas keadilan itu?

Prinsip keadilan dikemas dalam sebuah pendekatan besar. Kalau boleh disebut ideologi ekonomi. Apa itu? Ideologi ekonomi, katakanlah, pasar sosial.

Seperti apa itu?

Tujuannya, agar keadilan tumbuh. Ekonomi pasar sosial adalah sistem dengan dua prinsip. Pertama, pasar. Jadi jika ada yang mengeluhkan bahwa kalau Amien jadi presiden akan anti-pasar, itu tidak benar. Nah, semua pelaku usaha besar, kecil dan menengah akan diberi peluang. Mengapa? Karena kalau dia membikin barang yang laku dijual, berarti rakyat menerima kan? Mereka beli baju, misalnya, kan tidak dipaksa toh? Itu berarti produsen telah berkiprah di pasar. Semakin banyak terlibat, pasar makin berkembang, semakin bagus.

Cuma, pasar itu menjadi mekanisme yang tidak berbasis moral dan etika kalau berjalan tanpa aturan main. Nah, negaralah yang membikin aturan main itu, sehingga prinsip kedua, yaitu tanggung jawab sosial, dapat ditegakkan.

Konkretnya bagaimana?

Negara membangun sistem asuransi tenaga kerja. Juga sistem asuransi pensiun, perlindungan anak dan lainnya yang menjadi wilayah kewenangan negara. Termasuk, misalnya, ketika membangun mall yang besar, ada tanggung jawab 20% untuk sektor informal. Jadi masyarakat bawah yang kurang beruntung dan tidak mampu menyaingi yang besar tetap diberi peluang. Bila dibiarkan saja tanpa peranan negara, maka yang besar itu terus tumbuh karena ia paling kuat dan paling mampu menyiasati pasar. Dengan cara itu, maka yang besar, kecil dan menengah berjalan sama rata.

Soal pasar sosial tadi, bukankah bila orientasinya pertumbuhan, maka keadilan sosial ekonomi sulit diwujudkan?

Nggak benar pikiran itu. Jangan melihat masa lalu di zaman orde baru. Agar ekonomi berjalan bagus adalah dengan mempertahankan pertumbuhan pada taraf yang bagus. Apa pertumbuhan itu? Ya, lari kencang. Kalau tidak lari kencang, berarti ia sudah tidak produktif. Jadi, makin kencang, makin produktif, seperti di RRC sekarang. Memang ada yang tertinggal. Tugas negaralah untuk menangani mereka, dengan cara keberpihakan, termasuk disubsidi kalau perlu. Logikanya, makin banyak pertumbuhan, makin banyak pajak masuk kepada negara, sehingga subsidi bisa ditunaikan. Jika tidak ada pertumbuhan, duitnya dari mana, coba?

Pemerintah punya tanggung jawab moral. Tapi tidak dipungkiri bahwa kita sudah terlibat dalam pasar bebas di mana yang lebih berperan adalah pengusaha besar terutama pengusaha asing yang telah banyak menanamkan investasinya di sini?

Perusahaan besar seperti Telkom, Indosat, nggak apa-apa itu karena tetap menyerap tenaga kerja banyak. Tetapi perusahaan kecil harus diberi ruang yang sebanyak-banyaknya. Kita berpihak terutama akses kepada kredit, tata ruang, tanah, asuransi untuk mereka, mungkin juga pajak-pajaknya yang lebih terjangkau. Termasuk subsidi untuk training mereka. Jika punya anggaran yang cukup, kenapa tidak?

Pengusaha besar itu nggak jadi soal. Yang salah adalah memonopoli akses kredit. Lihat Gudang Garam besar padahal memang dari bawah. Justru makin banyak yang besar, maka makin banyak tenaga kerja yang diserap. Makin bagus kan? Kalau tenaga kerja kurang, harganya malah jadi mahal. Bagus kan? Jadi kalau ada perusahaan kecil jadi besar, harus didorong agar betul-betul jadi besar. Kalau perlu jadi gede-gede semua.

Masalahnya, selama ini pengusaha besar dan pengusaha asing konon suka menekan pemerintah agar tidak memberi subsidi atau dibuat sangat minimal?

Ya, nggak-lah. Siapa berani menahan kita. Kita punya komandan sendiri dong. Investor asing nggak ada urusan kita. Kalau kita punya anggaran kemudian dipergunakan untuk subsidi, tidak apa-apa. Bahkan seperti mahasiswa boleh disubsidi. Biar pintar. Di Jerman dan Inggris mereka disubsidi semua. Sekolah atau kuliah tidak harus bayar.

Lalu bagaimana soal impor?

Skala impor dan ekspor harus dinaikkan, tapi dengan pertimbangan yang strategis, terutama dalam hal ekspor. Kalau dulu ekspor turun, sekarang sudah mulai naik kembali. Impor turun sekarang. Jauh lebih lebih turun separuhnya dari yang lalu. Makanya kita mengalami surplus banyak. Bukan karena baik sistem yang diciptakan pemerintah. Tapi karena krisis sehingga masyarakat tidak bisa beli. Skala impor yang seperti itu sangat mungkin untuk dipertahankan atau jika mungkin diadakan perbaikan dari waktu ke waktu.

Seperti ini (Didik menunjukkan handphone-nya) yang harganya 1000 dolar, kan cuma Rp. 2,5 juta, sekarang menjadi Rp. 9,5 juta. Rakyat tidak akan mampu membeli. Maka turun dengan sendirinya. Selain soal daya saing, maka elemen yang menghambat harus dibereskan. Perda-perda yang nggak perlu, harus ditata kembali dengan bagus. Kalau bea cukai menghambat segala macam perbaikan dan skalanya banyak, kan tinggal ganti saja. Tapi sebelum itu dilakukan, didorong dulu supaya lembaga-lembaga negara berjalan dengan bagus.

Apa upaya tertentu memacu produksi di dalam negeri?

Pengusaha itu lebih pintar daripada pemerintah dalam bidang ekonomi. Tugas pemerintah hanya memberikan iklim yang bagus. Pengusaha yang benar selalu berorientasi kepada pemenuhan hasrat (desire) pasar. Sedang pemerintah memberinya peluang dengan penciptaan iklim yang kondusif seperti tata aturan pajak yang baik dan lain sebagainya.

Kalau ekspor-impor ke mana dipacu laju?

Kiblatnya ke Jepang, Inggris, China, Amerika, Venezuela, dan kemana-mana. Wong ekspornya kemana-mana.

Kayaknya ada penekanan pada kata “Jepang” ?

Jepang negara yang paling banyak memberikan hutang kepada kita. Daripada ngurusin yang cerewet seperti Australia, nggak ada duitnya, ngasih juga nggak, tapi cerewet nggak karu-karuan. Menyelesaikan satu hubungan dengan Jepang, jauh lebih besar manfaatnya.

Kalau kiblat perekonomian kita?

Tidak ada. Kiblatnya, Indonesia. Kemandirian. Nggak kayak Mahatma Gandhi. Kita ini berdagang dengan siapa pun. Dan perdagangannya harus kita tingkatkan hingga US$ 100 miliar. Itu hampir 1000 triliun, tiap tahun.

Berapa persen pertumbuhan yang dicanangkan oleh Pak Amien?

Ya, sekitar 6%-7%.

Siapa yang jadi andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seperti dimaksud tadi?

Yang menumbuhkan itu swasta lho, para pelaku ekonomi, bukan pemerintah. Pemerintah hanya menjadi fasilitator saja, memberikan sarana dan lain sebagainya.

Pertumbuhan ekonomi lebih disokong oleh kelas ekonomi menengah ke atas atau sebaliknya?

Harus dibikin rambu-rambu dan akses kepada pengusaha sebanyak mungkin. Itu jauh lebih baik. Harus berkeadilan. Satu orang mendapatkan kredit Rp. 50 triliun, itu tidak bisa diulangi lagi.

Bagaimana dengan subsidi? Bukankah amat berat mengingat kondisi kita yang amat terpuruk?

Di dalam 17 program itu, ada program stabilitas makro, untuk fiskal dan moneter. Dalam program fiskal, salah satunya untuk membereskan utang yang krusial membebani APBN, menghabiskan lebih dari 100 triliun setiap tahun. Untuk utang dalam negeri adalah dengan mencari segala alternatif untuk menarik obligasi menjadi semakin kecil pada perbankan agar perbankan terdorong untuk mempunyai program konkrit di bisnis. Penerimaannya tidak lagi bergantung banyak sekali pada APBN. Sekarang ini, bank tetap menerima dana dari APBN kan? Dan ia untung. Maka kadang nipu-nipu aja biar rugi misalnya dengan cara di-SWAP dan beberapa cara lain yang telah berjalan.

Kedua, utang luar negeri semula ada rescheduling lewat Paris Club. Tapi ketika Indonesia keluar dari IMF, maka peluang itu tidak ada lagi. Bodohnya, menteri yang sekarang ini tidak melakukan apa-apa karena Paris Club itu adalah kitab suci yang tidak bisa diubah. Padahal mestinya dicari cara lain yang mungkin. Makanya, kita akan melakukan diplomasi bilateral terutama dengan Jepang dan dua atau tiga negara lainnya. Supaya kita mendapatkan rescheduling yang lebih besar. Dengan begitu, kita akan mendapatkan penerimaan yang lebih banyak lagi.

Jadi soal subsidi tadi?

Subsidi itu tidak apa-apa sepanjang APBN mampu memberikannya. Tapi harus efektif.

Jumlahnya dikurangi atau malah ditambah?

Tergantung, yang mana itu. Subsidi kan menyangkut beberapa sektor. Soal kesehatan, misalnya. Kalau itu terus dong. Kalau perlu, lebih banyak lagi.

Lalu dari mana dana untuk subsidi tersebut? Bukankah kita masih terpuruk dengan hutang dan sebagainya?

Pendapatan paling banyak dari pajak. Kita akan melakukan langkah strategis agar penerimaan meningkat ketimbang sekarang. Pertama, reformasi pajak. Bisa menyesuaikan tarif yang dianggap tidak kompetitif, bisa juga memperbanyak wajib pajak. Lalu, melakukan langkah penerimaan sektoral yang lebih efisien lagi dari hutan, laut, dan dari macam-macam sumber daya alam lainnya. Kemudian, mengambil dana-dana yang tersembunyi seperti RDI, anggaran 16, sisa anggaran dan lain sebagainya. Dulu kalau ada sisa anggaran disimpan di luar dan itu adalah salah satu kejahatan rezim Soeharto dan digunakan untuk banyak hal yang tidak berkaitan dengan kepentingan negara dan rakyat banyak secara langsung.

Kita juga bisa mengefisiensikan penerimaan dari sektor migas. Tidak bisa dipungkiri lagi karena kita akan booming gas alam. Terutama di Sumenep, Madura, misalnya. Terakhir, kontrak yang telah ada mesti dilihat kembali dalam arti positif, tidak menyalahi kontrak seperti Freeport dan Cepu. Banyak sekali kontrak yang mesti dikaji ulang sehingga kita punya share saham dan penerimaan yang lebih baik.

Wajib pajak yang belum digarap secara maksimal?

Ya. Termasuk proyek pemerintah seperti jalan tol harusnya sudah bebas dari praktik yang kurang baik dan diefisienkan. Jadi bukan hanya dari perusahaan.

Bagaimana teknisnya agar pengusaha besar yang seret membayar pajak itu dapat ditagih?

Dalam keadaan krisis seperti ini. Kita tidak boleh berburu di kebun binatang. Setiap level dunia usaha itu punya kewajiban terhadap pajak. Sudah saatnya untuk diperluas basisnya. Pembayar pajak kita kan masih sedikit, terutama pribadi-pribadi. Cara yang agak teknis adalah sistem database-nya diperbaiki.

Apa problemnya belum banyak yang bayar pajak?

Efisiensi dari bagaimana kita menggarap penerimaan pajak kita yang Rp. 270 triliun itu ditingkatkan. Problemnya ya kayak orang mancing. Kalau nggak dapat ikan berarti alatnya nggak efisien. Karena ikannya memang banyak. Buktinya banyak dunia usaha disini.

Kongkalikong antara wajib pajak dengan petugasnya?

Itu bagian penting karena kebocorannya banyak. Ya dihukum, supaya yang lain tidak akan berbuat.

Tapi selama ini kok sulit?

Menghukum adalah bentuk dari efisiensi. Kalau tidak mampu menghukum, pasti tambah parah. Misalnya, anda ditugaskan sebagai jaksa atau polisi dan tidak bisa menangkap itu, ya sudah dipecat saja, dipindahkan atau gimana. Presiden hanya bilang tolong masalah itu dibereskan. Di sana banyak maling dan tikusnya. Nggak bisa nangkap, maka yang ditugaskan itu yang dibereskan.

Beralih ke soal kemiskinan. Bagaimana?

Kemsikinan akan hilang bila program ekonomi yang bagus berhasil menimbulkan pertumbuhan yang baik pula. Kalau investasi banyak, maka tenaga kerja yang diserap pasti banyak. Kalau perdagangan ekspor meningkat, maka employment juga akan banyak.

Tapi sekarang investornya sedikit?

Di antara 17 program itu adalah kebijakan investasi. Yang tidak bisa dicapai dengan itu, pemerintah mengupayakan program lewat APBN. Itu harus. Sedangkan yang tidak bisa sama sekali, yang sulit, ya sudah diberi atau disubsidi langsung. Dikasih obat, dikasih beras murah, dan sejenisnya.

Terkait tarif dasar listrik, air dan lainnya, bila terus menanjak kan membebani masyarakat kecil?

Mau tidak mau pemerintah harus memberikan subsidi. Dan itu diambil dari pendapatan pajak itu. Air itu tidak bisa kita bertaruh untuk melakukan privatisasi, nanti dinaikkan seenaknya. Bahkan kalau suatu daerah mampu dengan APBD-nya, airnya kalau perlu gratis. Tapi tidak mungkin semua dibuat gratis. Kalau hotel juga dibuat gratis, kan lucu dan menyesatkan. Kalau pemerintah melakukan itu, keblinger namanya.

Bagaimana soal privatisasi, seperti yang menimpa Indosat, Semen Padang, dan lain-lain?

Sudah dilakukan pemerintah yang sekarang. Jadi jangan tanya kita. Tapi prinsipnya, sekali lagi, jika kontrak dan mekanismenya sudah benar dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kita hormati. Kalau tidak benar dan atau ada penyimpangan, kita giring ke pengadilan.

Tidak ada upaya yang lebih dalam?

Kita akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengulang kesalahan pemerintah yang sekarang. Jika sudah sesuai dengan aturan, bagaimanapun pahitnya terasa bagi hati kita, mari kita terima sambil mencari kemungkinan memperbaiki secara perlahan.

Tapi apa jaminan jika Pak Amien tidak melakukan privatisasi yang merugikan negara?

Pak Amien sangat menentang keras privatisasi yang serampangan, tergesa-gesa, dipakai untuk bayar utang dan lain sebagainya. Tapi kalau perusahaan sudah diswastakan dengan bagus, dimiliki publik, tidak apa-apa. Karena itu memang boleh. Rakyat punya uang dan membeli perusahaan negara, itu boleh. Artinya, go public.

Adakah BUMN yang “dibayangkan” dari sekarang untuk diprivatisasi kalau Pak Amien jadi presiden?

BUMN yang sehat, dikelola dengan bagus, menguntungkan negara dan memberikan sumbangan aset tidak akan dijual. Untuk apa dijual, kecuali kalau pemerintahnya sudah gila.

Kalau tidak sehat?

Kalau tidak sehat dan malah menggerogoti uang negara, ya harus dilikuidasi. Kalau tidak sehat dan bisa diperbaiki, ya diperbaiki. Kalau hanya menggerogoti uang negara terus, padahal semestinya ia bisa dialokasikan untuk membangun gedung SD, misalnya, maka harus dilikuidasi. Tapi karyawannya dilindungi sesuai dengan hak-hak mereka.

Kata-kata “jika sudah sesuai aturan” berarti akan diteliti kembali?

Ya, semuanya akan dilihat. Kalau ada laporan bahwa itu tidak benar, giring ke pengadilan. Sudah selesai. Kita hormati kontrak karena itu penting sebagai landasan etik. Sama halnya dengan anda kawin dengan istri anda, apa pun caranya, anda harus menghormati kontrak itu.

Kalau bicara tindakan seperti pengadilan, sedikit-sedikit pengadilan, apa tidak takut dengan reaksi pasar?

Kita menghormati kontrak. Itulah penghormatan terbesar kepada pasar. Basis pasar adalah kontrak itu. Kalau tidak menghormati, baru pasar gelisah. Kita hormati kontrak. Nggak usah diapa-apain. Tapi kalau ada laporan bahwa ada yang berengsek, ya sudah kita jalankan sesuai aturan.

Mungkin karena itu, ada anggapan bahwa Pak Amien anti liberalisasi pasar?

Tidak benar itu. Pasar itu liberal. Tapi tidak bisa dibiarkan seenaknya. Aslinya pasar itu memang liberal. Orang jual beli bebas melakukan transaksi. Tapi dalam negeri yang baik, pasar itu dikendalikan dalam tatanan yang bagus dalam arti ikut tata aturan, menuju keadilan, dan kalau terlalu senjang itu dikoreksi. Nah, itu semua tugas negara. Jadi kalau pasar tidak ada, maka negara akan bangkrut. Nggak ada jual beli kan? Cuma bagi-bagi doang.

Baiklah, bagaimana keberpihakan terhadap pengusaha kecil?

Orang tidak harus jadi pengusaha semua. Kalau orang makin lama makin terdidik, makin punya keahlian, nggak perlu jadi pengusaha kecil. Jadilah ia konsultan, pegawai pabrik yang bagus dan lainnya. Tapi itu kalau ekonomi sudah berjalan dengan bagus. Sehingga masing-masing akan berpikir, ngapain jadi pengusaha kecil. Tapi kalau maksudnya tadi adalah keberpihakan, bisa dilakukan dengan pendidikan dan segala macam. Tidak hanya dengan single approach. []