Warna-warni Takdir Marwah

Oleh Zulkifli Al-Humami

____________________

Marwah Daud Ibrahim menyimpan banyak “mutiara” politik. Di sela-sela banyak orang masih memandang kaum hawa sebelah mata, kiprahnya sebagai politisi perempuan menambah deret alasan betapa penting biografi politiknya dibaca. Bintang dari Timur adalah buku yang merekam jejak langkah politik perempuan kelahiran Soppeng, Sulawesi Selatan, ini.

Mulanya, Suradi, seorang wartawan politik yang bertugas di gedung DPR/MPR, menawarkan niat menulis buku tentang Marwah. Ia tercenung. Perempuan berbintang scorpio ini merasa tak ada yang menarik untuk “direkam” dari karirnya sebagai anggota DPR dan pengurus DPP Partai Golkar. Namun, setelah merenung lama, mantan Wasekjen PB HMI ini sadar, ternyata sudah sepuluh tahun lebih ia berkecimpung di gelanggang politik. Ia merasa bangga kiprah politiknya selama ini menjadi serpihan kecil yang ikut melukis sejarah politik Indonesia di era kontemporer.

Wawancara dengan Prof. Dr. Ryas Rasyid tentang Pilkada Langsung

Siapa tak kenal Prof. Dr. Ryas Rasyid? Namanya identik benar dengan otonomi daerah. Di pertengahan Desember 2004, saya cukup lama bercengkerama dengan sang pakar otonomi daerah itu terkait pesta Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkadal) di Indonesia yang mulai marak di tahun 2005. Wawancara ini dimuat di majalah Medium (Edisi 22 Desember 2004–04 Januari 2005). 
[Zulkifli Al-Humami]

______________________________ 


Celah Masih Menganga 

Pemilihan kepala daerah akan marak tahun depan. Sayang, peraturan perundangannya masih belum sempurna. Destabilisasi terjadi?

Tahun 2005 sudah di ambang pintu. Agenda yang menarik perhatian adalah pergantian kepala pemerintahan daerah lewat perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Eh, akan ada kericuhan yang timbul dari berbagai sebab? “Antara lain karena pemerintah daerah kurang dilibatkan,” kata Prof. Dr. Ryas Rasyid, ahli tata negara yang juga anggota DPR RI. Berikut wawancara wartawan Medium, Zulkifli Al-Humami, yang berbincang panjang lebar dengan Ketua Partai Demokrasi Kebangsaan ini. Petikannya:

Kala Senja di Taman Korea

Tulisan ini dimuat di majalah Medium [Edisi 29, 13-26 Oktober 2004]. Aku tertarik menulis feature perihal sisi lain dunia kemahasiswaan di kampus UI, Depok. Di balik reputasi dan ketenaran tokoh-tokohnya yang kerap “nongol” di media massa, ternyata berkembang pula tradisi lain di lingkungan mahasiswa UI yang cenderung hedonistik.

[Zulkifli Al-Humami]

_________________________________

Lelaki berambut lurus itu tak henti-hentinya menggeleng-gelengkan kepala. Sembari menghela nafas panjangnya, ia tertegun saban melintas di “Taman Korea,” sebuah kawasan sejuk nan asri di pinggir kawasan kampus FISIP UI, Depok. Sejurus kemudian, ia menyudut ke sebuah tempat di ujung taman. Pandangan matanya menoleh-noleh ke segala arah, dan ia pun menyaksikan tingkah pola para muda-mudi mahasiswa yang larut dalam suasana sumringah dan sarat canda tawa.

Belakangan, baru dimaklumi pria itu. Ia bernama Fuad Fathoni, asisten dosen pada Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok. Fuad merasa prihatin dengan menjalarnya budaya hedon yang menjangkiti mahasiswa di “kampus pembangunan” itu.

Wawancara dengan Saiful Mujani ihwal Koalisi Kebangsaan versus Koalisi Kerakyatan dalam Pilpres 2004

Moderat, Modern, dan Realistis

[Sumber: Majalah Medium | Edisi 01-14 September 2004]

Saiful Mujani, Direktur Riset Politik Freedom Institute Jakarta mengajak dua wartawan Medium, Zulkifli Al-Humami dan Chamad Hojin, memahami latar belakang mengapa Megawati membangun Koalisi Kebangsaan. Juga mengapa Susilo Bambang Yudhoyono mulanya memilih berkoalisi dengan rakyat. “Walau saya tidak paham apa konsep koalisi rakyat itu,” kata Saiful. Ia menduga, barangkali, Susilo yakin bahwa tanpa koalisi partainya sudah merasa kuat. Sehingga unsur-unsur partai dan elit lainnya menjadi sekunder. “Mungkin bagi Susilo-Kalla hanya bergandengan dengan PBB dan PKPI merasa cukup memadai,” katanya. Tapi Susilo tidak anti koalisi partai. Terbukti ia berkoalisi dengan PKS.

Megawati, menurut Saiful, “wajar jika Mega-Hasyim lalu membangun koalisi yang sangat besar,” kata Saiful. Ia mengaku pernah memberitahu Akbar Tandjung, bahwa jika ingin menang, koalisi kebangsaan harus diperbesar partisipannya, sebab Mega tidak memiliki daya pikat yang kuat terhadap publik. Keduanya bisa dibenarkan. Berikut petikan wawancara di kantor Freedom Institute, Jum’at pekan silam: