Moderat, Modern, dan Realistis
[Sumber: Majalah Medium | Edisi 01-14 September 2004]
Saiful Mujani, Direktur Riset Politik Freedom Institute Jakarta mengajak dua wartawan Medium, Zulkifli Al-Humami dan Chamad Hojin, memahami latar belakang mengapa Megawati membangun Koalisi Kebangsaan. Juga mengapa Susilo Bambang Yudhoyono mulanya memilih berkoalisi dengan rakyat. “Walau saya tidak paham apa konsep koalisi rakyat itu,” kata Saiful. Ia menduga, barangkali, Susilo yakin bahwa tanpa koalisi partainya sudah merasa kuat. Sehingga unsur-unsur partai dan elit lainnya menjadi sekunder. “Mungkin bagi Susilo-Kalla hanya bergandengan dengan PBB dan PKPI merasa cukup memadai,” katanya. Tapi Susilo tidak anti koalisi partai. Terbukti ia berkoalisi dengan PKS.
Megawati, menurut Saiful, “wajar jika Mega-Hasyim lalu membangun koalisi yang sangat besar,” kata Saiful. Ia mengaku pernah memberitahu Akbar Tandjung, bahwa jika ingin menang, koalisi kebangsaan harus diperbesar partisipannya, sebab Mega tidak memiliki daya pikat yang kuat terhadap publik. Keduanya bisa dibenarkan. Berikut petikan wawancara di kantor Freedom Institute, Jum’at pekan silam:
Banyak yang menilai koalisi kebangsaan hanya mementingkan elit-elit partai untuk membagi-bagikan kursi kekuasaan di kabinet?
Dalam politik modern yang penting adalah kemampuan melakukan bargaining politik melalui negosiasi. Kalau tidak memiliki kemampuan itu lantas bagaimana jadinya, apa mau konflik kekerasan. Negosiasi politik untuk memperoleh jatah kekuasaan itu sesuatu yang sah. Kecanggihan politik modern ditandai oleh sikap moderat yang dimiliki elit-elit partai maupun massa di akar rumput. Nah, dalam koalisi kebangsaan, sikap moderat itulah yang bisa kita lihat karena melampaui sekat-sekat ideologi politik: PDS yang notabene partainya orang Kristen bisa bekerjasama dengan PPP yang berasas Islam. Partai Demokrat dan PKPI yang berasas sekuler bekerjasama dengan PBB dan PKS yang berasas Islam. Pengelompokan politik itu tidak lagi didasarkan pada ideologi, tapi lebih kepada pertimbangan-pertimbangan strategis yang sifatnya kalkulatif, di antaranya pertimbangan menyangkut oportunity (kesempatan) untuk mendapatkan jatah kekuasaan. Itu realistis dan modern.
Yang sinis melihat hal itu karena masih berpikiran masa lalu dalam melihat politik. Masih romantis. Hukum politik itu sama dengan hukum penawaran dalam ekonomi: semakin sedikit jumlah barang, sementara jumlah permintaan semakin banyak, maka harganya makin mahal. Karena itu jika kemudian dalam koalisi kebangsaan terjadi pembagian jatah kursi kabinet, yang dilakukan secara kalkulatif sesuai dengan persentase masing-masing kelompok, maka hal itu tidak boleh dipandang seperti “politik dagang ayam.” Sebab inilah rasionalitas politik yang pada dasarnya memang harus realis.
Semula Susilo tidak bersedia berkoalisi dengan partai untuk sharing kekuasaan, kecuali setelah 20 September. Tapi belakangan berkoalisi dengan PKS.
Setelah koalisi kebangsaan terbentuk, akhirnya Susilo merasa terancam. Pada awalnya, dia merasa kuat sehingga dukungan yang kecil saja sudah dianggap cukup. Muncullah pernyataan koalisi minoritas (terbatas). Tapi di mana ada koalisi minoritas. Koalisi tujuannya untuk menang dalam pertarungan politik, karea itu koalisi harus mayoritas.
Jika Susilo bersikukuh mengatakan koalisi dengan rakyat, karena ini pemilihan presiden secara langsung?
Koalisi rakyat itu tidak ada. Rakyat itu pluralis. Jadi, rakyat yang mana? Kalau berkoalisi dengan rakyat, lantas rakyat itu sendiri dapat apa? Koalisi rakyat itu tidak ada substansinya. Apa yang diucapkan Susilo termasuk politicly incorrect, atau tidak tepat secara politik. Saya pikir Susilo khilaf saat itu. Sebenarnya, dengan bersikukuh berkoalisi dengan rakyat, ia tidak bermaksud melecehkan partai politik. Mungkin, ia sadar betul bahwa ini momen pemilihan presiden langsung.
Barangkali karena Susilo merasa dirinya tahu tentang banyak hal, dan karena itu dia harus mengomentari semua hal. Atau, bisa juga karena Tim Suksesnya tidak memenej dengan baik. Akibat dari Susilo yang terlalu sentralistik di dalam semua hal itu, menurut saya, kemudian membawa konsekuensi pada sikap-sikap yang politicly incorrect itu tadi. Seperti baru-baru ini dia melontarkan pernyataan yang sangat emosional terhadap Mega soal perang opini mengenai oligarki. Dengan mimik yang sangat serius, Susilo bilang: “Ibu Mega harus mendengar bahwa saya tidak sebodoh itu.”
Seminggu sebelum Koalisi Kebangsaan terbentuk, Susilo bertemu Akbar Tandjung. Mengapa ia menyatakan tidak bersedia koalisi sebelum 20 September 2004?
Susilo mungkin sudah tahu bahwa Golkar sudah menjatuhkan pilihan berkoalisi dengan Megawati. Jadi secara politik ketika Susilo mau ngomong koalisi dengan Golkar juga nggak enak. Jadi sejak awal, ketika ada tanda-tanda kemenangan pada Pilpres putaran pertama, semestinya Susilo sudah mendekati terutama partai besar untuk diajak berkoalisi. Sehingga orang-orang tidak bersikap sinis seperti sekarang: Loh, katanya nggak mau koalisi, kok sekarang koalisi? Tapi karena dalam pemilu presiden mind-set SBY lebih memandang figur lebih penting daripada partai, maka seperti itulah sikap dia. Tapi dengan mind-set seperti itu, saya memahami bukan berarti Susilo menilai partai tidak penting.
Dengan isu koalisi rakyat, seolah ada kesan bahwa Susilo emoh bagi-bagi kursi kekuasaan?
Saya kira ada pressure, dan dia membaca opini di sebagian masyarakat bahwa sharing kursi kekuasaan itu buruk. Dan dia membeli opini tersebut. Itu dilakukan untuk menjaga popularitasnya, bahkan dia hantam kecenderungan bagi-bagi kekuasaan itu. Tapi menurut saya, masyarakat juga harus dikasih tahu bahwa sharing kekuasaan itu penting, dan realsitis. Iya, dong! Kalau nggak, lantas ngapain kita berpolitik kalau kesempatan untuk berkuasa tidak ada. Lantas apa insentifnya? Sebab berpolitik itu tujuannya ya untuk meraih kekuasaan. Dan dalam hal ini mesti dipahami oleh semua orang.
Soal oligarki?
Oligarki adalah persoalan politik yang didasarkan pada kekuatan segelintir orang. Persoalannya, apakah orang-orang yang membangun koalisi itu melakukan praktik oligarki politik? Tapi dalam koalisi kebangsaan justru dibangun oleh beberapa kelompok besar yang latar belakang ideologinya berbeda-beda dan plural. Golkar yang pada Pilpres putaran pertama saling serang dengan PDI-P kemudian bersatu. Menurut saya, itu menarik. Bukan berarti mereka tidak konsisten. Tapi itulah politik.
Jika Koalisi Kebangsaan nanti menang, maka pemerintahan eksekutif akan kuat. Dan tentu saja akan didukung pula oleh koalisi di parlemen yang juga mayoritas. Apakah hal ini tidak menjadi kendala bagi proses check and balances dalam kehidupan demokrasi politik?
Kita belum punya pengalaman tentang hal itu. Tapi di Inggris dengan sistem parlementer di mana eksekutif menjadi kaki tangan legislatif, maka yang menjadi perdana menteri pasti dari kelompok mayoritas di legislatif. Padahal Inggris termasuk ‘Mbah’-nya Demokrasi loh! Jadi apakah sistem parlementer itu tidak akan ada check and balances?
Artinya, check and balances tidak harus antara kelompok mayoritas di legislatif yang kuat dengan eksekutif yang juga kuat dari kelompok lainnya. Yang dikhawatirkan justru ketika terjadi dualisme mayoritas di parlemen dan di eksekutif. Kondisi semacam itu akan mengakibatkan dead-lock dalam proses politik. Nah, dalam hal ini, proses check and balances cukup dilakukan oleh kelompok minoritas di parlemen yang menjadi oposisi.[]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar